Tak Ada Yang Privat dalam Kekerasan Seksual

DALAM novelnya yang berjudul Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, Eka Kurniawan menggambarkan kebingungan serta kegagapan kita dalam memahami pemerkosaan. Melalui tokohnya, Ajo Kawir, yang semasa kanak-kanaknya menyaksikan seorang perempuan bernama Rona Merah, seorang perempuan difabel, yang diperkosa dua lelaki.

Kehidupan Ajo Kawir dikontrol oleh peristiwa traumatis itu. Menyaksikan pemerkosaan dan kemudian mengetahui pembunuhan yang terjadi terhadap Rona Merah. Narasi yang diciptakan Eka Kurniawan memberikan gambaran bagaimana realitas sesungguhnya terkait dengan kesadaran kita mengenai kekerasan seksual.

Melalui karya-karya Eka, saya mempelajari bahwa sastra memiliki kekuatan untuk membahasakan hal-hal yang tidak terucapkan dalam masyarakat. Cantik Itu Luka dan Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas adalah novel-novel yang memberikan pengetahuan mengenai kejamnya pemerkosaan.

Tokoh Dewi Ayu dalam cerita Cantik Itu Luka merupakan seorang penyintas yang mengalami kekerasan bertubi-tubi pada masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, hingga masa Orde Baru. Perjuangan tokoh Dewi Ayu mengingatkan kita bagaimana buruknya kasus-kasus prostitusi anak dan betapa kejinya perbudakan seks.



Dari karya fiksi, memasuki dunia nyata. Kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin memperlihatkan betapa suram dan menyedihkannya kondisi hidup bagi perempuan. Pemberitaan media tanpa henti-hentinya melaporkan berita kekerasan yang berbasis gender di berbagai daerah, terhadap perempuan dari segala usia dengan latar belakang profesi apa pun.

Korban kekerasan seksual masih ditanggapi oleh sistem hukum maupun masyarakat dengan sikap yang menyangsikan penuturan korban. Pengalaman LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) dalam mendampingi korban-korban kekerasan seksual telah melintas selama 16 tahun. Pada pemaparan catatan akhir tahun, dengan tegas LBH APIK mengkritik posisi negara yang masih setengah hati dalam memenuhi hak korban.

Kritik itu menyasar pada berlarut-larutnya pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (KS) yang mengabaikan kegentingan fakta-fakta kasus kekerasan seksual.

Kondisi serupa pernah terjadi dengan sulitnya mengesahkan UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Sejak perumusannya pada 1998 hingga pengesahan undang-undang tersebut pada 2004. Salah satu penghambat pengesahan itu adalah suatu pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan privat yang mesti diselesaikan tanpa diumbar ke hadapan publik.

Resistansi terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sejatinya berangkat dari sentimen yang sama, bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan adalah sesuatu yang harus diselesaikan secara diam-diam dalam lingkup privat. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah upaya memberikan keadilan bagi korban dengan cara menghadirkan negara melalui penyelesaian yang menggunakan hukum positif. Lengkap dengan pasal yang mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan hingga pasal terkait pemulihan korban.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah suatu terobosan hukum pidana yang mengatur sembilan jenis kekerasan seksual, sanksi pidana bagi pelaku, hingga pelayanan konseling bagi korban. Sembilan tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksud adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

Seperti yang tertera pada Naskah Akademik, roh RUU Penghapusan KS itu terletak pada cita-cita yang ingin mewujudkan sila kedua, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. RUU tersebut merupakan instrumen yang penting demi membongkar sistem dan budaya di Indonesia yang sarat akan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Maka, perlu dipertanyakan demi kepentingan apakah RUU Penghapusan KS ini dijegal? Saya dapat merumuskan beberapa gagasan bahwa mereka yang tidak menghendaki RUU Penghapusan KS ini disahkan merupakan pihak-pihak yang ingin terus memelihara kondisi ketidaksetaraan dengan praktik-praktik menyamarkan kekerasan.

Editor           : Dhimas Ginanjar