Tantangan Melobi Megawati

JawaPos.com – Pertemuan antarelite politik pascapemilu selalu menjadi sesuatu yang menarik. Pertemuan tersebut bisa mengubah arah koalisi untuk lima tahun pemerintahan ke depan.

Kemungkinan merapatnya Partai Demokrat ke kubu petahana sangat bisa dimaklumi. Sejak awal, Demokrat memang berada pada posisi paling tidak diuntungkan saat bergabung dengan koalisi Prabowo.

Pertama, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai “putra mahkota” tidak dijadikan cawapres Prabowo. Kedua, dukungan ke Prabowo tidak mampu mengatrol perolehan suara partai. Terbukti, tahun ini suara Demokrat turun dan bahkan dilampaui PKS, PKB, dan Nasdem. Ketiga, bergabungnya Demokrat ke koalisi Prabowo berlawanan dengan keputusan banyak kepala daerah dan kadernya yang justru mendukung Jokowi. Misalnya, di Banten dan Jawa Timur.

Karena itu, sangat tepat jika berbagai ketidakberuntungan tersebut direspons secara cepat. Sebab, harus diakui, dengan perolehan suara hanya di kisaran 6-7 persen, mimpi besar Demokrat untuk mengusung AHY dalam kontestasi di Pilpres 2024 tidaklah mudah.



Lalu, bagaimana kans Demokrat masuk ke koalisi Jokowi? Politik itu cair. Terlebih di Indonesia. Tidak ada koalisi yang sifatnya permanen. Semua dibangun atas dasar kepentingan dan lobi. Lompatan yang dilakukan PPP dan Golkar setelah Pilpres 2014 membuktikan hal tersebut.

Masuknya Demokrat ke koalisi pemerintah memang sangat mungkin terjadi. Hanya, ada dua tantangan. Pertama, Demokrat harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan partai pengusung Jokowi. Sebab, harus diakui bahwa Demokrat tidak ikut berdarah-darah dalam proses pemenangan.

Tantangan kedua, Demokrat perlu membangun komunikasi khusus dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hubungan Megawati dengan Demokrat, khususnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak terlalu harmonis. Pada titik itu, kita patut menunggu kelihaian lobi Partai Demokrat.

Meski sulit, tetapi dalam politik, tidak ada yang mustahil. Kuncinya ada pada lobi. Apalagi, jika merujuk pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menginginkan 80 persen suara di parlemen, kans masuknya Demokrat sangat terbuka.

Bahkan, bukan hanya Demokrat. PAN juga memiliki kans yang sama untuk bergabung ke kubu Jokowi. Apalagi, secara historis, PAN memiliki kedekatan.

Jika skenario tersebut terealisasi, posisi oposisi di parlemen tinggal menyisakan PKS dan Gerindra. Secara historis, kans kedua partai itu untuk masuk ke kubu Jokowi memang relatif sulit. Terlebih jika melihat pertarungan keras yang tampak kuat di hadapan publik. Namun, sekali lagi, politik sangat cair. Apa pun bisa terjadi.

*) Direktur eksekutif Indonesia Political Review

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (Disarikan dari hasil wawancara wartawan Jawa Pos Folly Akbar/c10/fal)