Tantangan Presiden Terpilih

SETELAH Joko Widodo (Jokowi) ditetapkan sebagai presiden terpilih 2019–2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejumlah tantangan dan pekerjaan rumah telah menanti. Pertama, menyatukan lagi masyarakat yang terpolarisasi. Itu tugas pertama dan paling utama sebelum tugas-tugas prioritas lainnya. Jadi, sudah tidak ada 01 dan 02. Yang ada adalah persatuan Indonesia. Diharapkan, dengan rekonsiliasi, keteduhan politik muncul dan harapan baru tentang kebajikan dalam kebijakan politik lahir.

Kedua, menyusun kabinet berbasis meritokrasi. Lantaran sudah tidak memiliki beban elektoral apa pun, Jokowi seyogianya mampu keluar dari tarik-menarik kepentingan politik yang terlalu dalam. Dengan begitu, pemilihan menteri harus berdasar keahlian, integritas, dan kemampuan melakukan akselerasi pembangunan sesuai spirit Nawacita jilid II. Tak perlu ada dikotomi antara kalangan partai dan profesional. Siapa pun orangnya, asal punya keahlian, berintegritas, dan bisa memajukan Indonesia, tentu perlu dirangkul untuk masuk pemerintahan.

Ketiga, mengatasi kondisi perekonomian yang masih lesu. Sebab, persoalan ekonomi merupakan salah satu pekerjaan rumah yang cukup berat. Para investor yang sempat gamang sejak Pilpres 2019 perlu mulai diyakinkan lagi. Begitu pula tata kelola ekonomi, terutama soal subsidi energi maupun impor. Termasuk, perlambatan ekonomi global yang akan menjadi salah satu sentimen buruk yang menyelimuti perekonomian di tahun-tahun mendatang.

Karena itu, setelah dilantik 20 Oktober mendatang, Jokowi-KH Ma’ruf Amin diharapkan mampu mengerek pertumbuhan ekononomi lebih dari 5 persen. Ekonomi yang terus tumbuh bakal berdampak positif dengan penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan lainnya.



Keempat, agenda memerangi korupsi. Upaya membasmi kejahatan rasuah merupakan agenda penting lantaran kejahatan itu masih terus meruyak dan merajalela. Data Transparency International awal 2019 menyebutkan, indeks persepsi korupsi Indonesia masih berada di peringkat ke-89 dari 180 negara dengan skor 38. Indonesia masih kalah oleh Malaysia yang punya skor 47 dan Singapura dengan skor 85. Tentu langkah preventif harus lebih diutamakan ketimbang represif.

Kelima, upaya deradikalisasi. Upaya itu perlu masuk agenda strategis karena bibit-bibit radikal rupanya telah masuk secara masif di lembaga-lembaga pendidikan. Temuan riset Setara Institute pada Februari–April 2019, misalnya, cukup mengejutkan dan mengkhawatirkan. Sebanyak sepuluh perguruan tinggi negeri (PTN) terindikasi sebagai pusat dan tempat benih radikalisme. Sebelumnya, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta mencatat, 50,87 persen guru di Indonesia mempunyai opini radikal dan intoleran. Guru-guru itu tersebar mulai tingkat TK hingga SMA.

Bukan hanya itu, bibit-bibit radikalisme juga bercokol di lembaga yang selama ini jadi benteng NKRI, yakni TNI. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu. Dia menyebutkan, sekitar 3 persen anggota TNI terpengaruh paham radikal. Tentu saja deradikalisasi bukanlah pekerjaan mudah seperti membalikkan telapak tangan. Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mendatang perlu merangkul semua elemen bangsa untuk mengatasi persoalan kognitif itu, baik secara simultan maupun berkelanjutan.

Keenam, mengutamakan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Jika di periode pertama Jokowi lebih menekankan pembangunan infrastruktur, fokus periode kedua adalah SDM. Itu sejalan dengan janji politik saat kampanye. Karena itu, pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak, reformasi sistem kesehatan, revitalisasi pendidikan dan vokasi sesuai kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi, pendidikan karakter, upaya menumbuhkan kewirausahaan, penguatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan lainnya harus menjadi prioritas.

Ketujuh, menyambut bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu istilah yang mengacu kepada ledakan populasi manusia yang berada pada umur produktif kerja, yaitu 15–64 tahun, di suatu negara. Bonus demografi biasanya hanya dialami negara berkembang, yang biasanya memiliki piramida kependudukan berjenis limas.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada rentang 2020–2030. Saat itu jumlah penduduk di usia angkatan kerja (15–64 tahun) mencapai sekitar 70 persen. Sedangkan penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun) 30 persen.

Bonus demografi adalah suatu fenomena ketika struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedangkan proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Tentu bonus demografi bisa mendatangkan berkah atau sebaliknya, musibah.

Mendatangkan berkah apabila kehadiran penduduk usia produktif tersebut mampu dijawab dengan baik melalui penciptaan lapangan kerja yang cukup dan pemberdayaan yang tepat. Namun akan mendatangkan musibah jika kehadiran penduduk usia produktif itu justru tidak terfasilitasi atau tersalurkan dengan baik. Itu juga tantangan yang tak kalah berat.

Akhirnya, saya ucapkan selamat untuk presiden dan wakil presiden terpilih 2019–2024. Semoga amanah dalam menjalankan roda pemerintahan serta mampu menjawab sejumlah tantangan dan pekerjaan rumah yang ada. Semoga. (*)

*) Direktur Eksekutif , Arus Survei Indonesia