Tidak Ada Ruang Trial and Error Kebijakan

PELAKU usaha sangat berharap reformasi ekonomi dalam lima tahun terakhir bisa diakselerasi dan lebih konsisten dilaksanakan.

Diharapkan, lima tahun mendatang ada lebih banyak perbaikan konkret dan signifikan di lapangan bagi pelaku usaha serta investor.

Misalnya, kemudahan berusaha, kemudahan berinvestasi, efisiensi biaya-biaya produksi, serta relaksasi dari faktor-faktor lain yang menekan produktivitas di dalam negeri, khususnya yang dipengaruhi regulasi pemerintah.

Pekerjaan rumah tersebut tidak bisa hanya menjadi beban Presiden Jokowi dan kabinetnya, tetapi juga seluruh elemen pemerintah mulai DPR/DPRD, kepala daerah, hingga seluruh birokrasinya. Seluruh elemen harus sevisi, bekerja sama, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan tersebut.



Saat ini kita melihat indikator pelemahan ekonomi di berbagai negara. Beberapa negara kunci di Eropa sudah di ujung tanduk resesi. Tiongkok, meski masih di atas ekspektasi, juga melambat sejak tahun lalu. Amerika Serikat masih punya indikator ekonomi yang positif walaupun pertumbuhannya tidak seperti 2017–2018.

Secara domestik, dalam laporan World Bank terakhir, kita tahu bahwa iklim usaha Indonesia begitu tidak kompetitifnya di kawasan. Akibatnya, investor-investor yang seharusnya bisa kita tarik malah tidak mempertimbangkan untuk masuk ke Indonesia sama sekali.

Hal itu secara signifikan meningkatkan biaya uncertainty (ketidakpastian berusaha) dalam perdagangan dan investasi internasional. Secara umum, hal itu bisa memperburuk daya tarik investasi di negara berkembang seperti Indonesia yang sejak semula tingkat uncertainty-nya lebih tinggi daripada negara maju.

Dalam konteks ini, sangat penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ekonomi kita stabil, punya level kepastian berusaha yang baik, dan efisien dalam persaingan global. Kalau Indonesia tidak bisa memperlihatkan hal tersebut, dalam waktu dekat kita akan sangat kesulitan, bahkan untuk mempertahankan capaian ekonomi sejauh ini.

Seharusnya itu menjadi alarm dan acuan. Indonesia tidak bisa lagi main-main dengan iklim usaha. Sejujurnya, kita sudah tidak punya ruang untuk trial and error kebijakan. Tidak punya ruang juga untuk meng-entertain eksistensi berbagai aturan pemerintah yang tidak sinkron, saling meniadakan, atau redundant (tumpang-tindih).

Pelaku usaha dan investor juga sudah tidak bisa digerakkan hanya dengan pengumuman paket reformasi kebijakan, insentif, atau program-program pemerintah lain kalau implementasi kebijakan-kebijakan di lapangan jauh dari ekspektasi pelaku usaha serta seluruh birokrasi. Ditambah, ketentuan yang mengikat kegiatan usaha yang masih sangat sulit dan lama dikeluarkan pemerintah di berbagai level.

Dalam kondisi ini, pelaku usaha dan investor hanya bisa diyakinkan dengan langkah-langkah konkret di lapangan di seluruh level pemerintahan. Bahwa seluruh proses kegiatan usaha dan investasi betul-betul dipermudah, efisien, serta kondusif untuk usaha dan pertumbuhan ke depan. Ini harus menjadi beban dan target aksi seluruh elemen pemerintah Indonesia.

Karena itu, selama masa transisi pemerintahan, kami berharap pejabat-pejabat yang tidak melanjutkan bisa menjaga kondusivitas iklim usaha. Kuncinya ada pada smooth transition dan harus dijaga agar kekacauan sosial-politik seperti yang terjadi pada transisi DPR lalu tidak terjadi lagi. Sebab, itu hanya memperburuk image kondusivitas iklim usaha kita di mata internasional.

Perlu ada kesinambungan kebijakan reformasi ekonomi dan pelaksanaannya dari lima tahun terakhir ke lima tahun ke depan. Jadi, kami berharap pejabat-pejabat baru juga tidak hanya mengkritisi. Namun, yang terpenting, mereka harus betul-betul menyempurnakan segala kekurangan regulasi dan implementasinya. Dengan demikian, ada dampak positif yang lebih signifikan bagi pelaku usaha.

Pejabat baru juga harus bisa bekerja secara cepat, tepat, dan profesional. Harus bisa berkoordinasi dengan elemen-elemen pemerintah yang lain, termasuk DPR serta kepala daerah. Saling melengkapi untuk mencapai tujuan-tujuan reformasi ekonomi yang diharapkan pelaku usaha.

DPR pun harus lebih menekankan scientific evidence, khususnya kajian dampak ekonomi kebijakan tersebut kepada pelaku usaha dan masyarakat. Lebih komunikatif, lebih transparan, dan kredibel dalam membuat kebijakan terkait dengan ekonomi dan investasi agar tidak terjadi lagi blunder-blunder yang hanya memperburuk iklim usaha nasional.

Kepala daerah juga harus lebih sering berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat agar terjadi kesinambungan pusat-daerah yang lebih baik lima tahun mendatang.


*) Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia

**) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Agfi Sagittian