Tol dan Kematian

Oleh Kurniawan Muhammad
Direktur Jawa Pos Radar Malang

Dalam dua hari berturut-turut, saya dikejutkan dengan dua berita duka: Pertama, teman perempuan anak saya, yang saya tahu dia, yang mahasiswi kedokteran Universitas Brawijaya itu, Senin lalu (16/12) meninggal dalam sebuah kecelakaan.

Kabar duka kedua, putra (alm) KH Hasyim Muzadi, yang umurnya masih 43 tahun, yang juga pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, yang saya juga pernah beberapa kali bertemu dia, sehari kemudian (17/12) juga meninggal dalam kecelakaan. Keduanya mengalami musibah di jalan tol Pandaan–Malang.

Inilah sisi lain dari jalan tol. Di satu sisi, jalan tol memang mempermudah. Mempercepat. Dan memperlancar. Tapi di sisi lain, jalan tol masih kerap menimbulkan polemik bahkan konflik ketika proses pembangunannya. Dan ketika sudah jadi, jalan tol menjadi salah satu penyumbang cukup tinggi untuk korban kecelakaan lalu lintas. Salah satu jalur tol yang banyak terjadi kecelakaan adalah tol Cikopo–Palimanan (Cipali).

Menurut data, sepanjang 2019 (setidaknya hingga November), sudah ada 634 kecelakaan di tol itu. Dari angka tersebut, sebanyak 51 orang meninggal dunia. Di tol Malang–Pandaan (Mapan), menurut data, selama Mei tahun ini, angka kecelakaan di sana tercatat ada 10 kejadian. Dan sepertinya, trennya meningkat setiap bulannya.

Ketika seseorang melintasi jalan tol, dia dituntut (baik sadar atau tidak) untuk melajukan kendaraannya. Dan rasanya jika kendaraannya bagus, rugi jika tidak ngebut di tol. Tempat berhenti di tol praktis hanya ada dua.

Pertama, di rest area yang biasanya ada SPBU (stasiun pengisian bahan bakar). Dan kedua, tempat pembayaran tol. Selain dua tempat itu, tak boleh sembarangan berhenti. Kecuali mogok atau ada kendala kendaraan. Dan kecuali mengalami kecelakaan.

Era Presiden Joko Widodo, boleh dibilang adalah era gencar-gencarnya membangun jalan tol. Selama periode pertama memimpin, Jokowi telah membangun jalan tol sepanjang 756,08 kilometer. Dari jumlah ini, 668,63 km tol trans Jawa, dan 87,45 km tol trans Sumatera. Ini belum termasuk tol yang menghubungkan Balikpapan–Samarinda yang beberapa hari lalu diresmikan Jokowi. Dan ini adalah tol pertama di Pulau Kalimantan.

Apakah membangun jalan tol adalah sebuah keniscayaan? Bagi yang mengiyakan pertanyaan ini, bisa jadi karena menganggap bahwa jalan tol adalah simbol kemajuan suatu daerah. Suatu daerah belum dianggap maju sebelum ada jalan tolnya. Jalan tol dianggap mencerminkan tingkat interkoneksitas suatu daerah.

Tetapi, ternyata tak semua berpendapat seperti itu. Gubernur DI Jogjakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menolak keras pembangunan jalan tol di daerahnya. Dalam sebuah kesempatan dia menyatakan, tidak setuju dengan jalan tol. Karena menurut dia, rakyat tidak akan mendapatkan apa-apa dari pembangunan jalan tol. Tol itu dianggap hanya menguntungkan yang membuat tol. Tetapi rakyat di sekelilingnya tidak dapat apa-apa karena jalan ditutup.

Sikap dan pernyataan Sri Sultan ini bukannya tanpa alasan. Jalan tol memang identik dengan tarif. Tol diadopsi dari bahasa Inggris: Toll Road. Yang artinya, pengguna jalan harus membayar jika ingin menggunakannya. Ada juga yang berpendapat, tol merupakan singkatan dari: Tax on Location. Artinya, pengendara mobil yang menggunakan jalan tertentu harus membayar pajak di tempat saat melewatinya. Jadi, yang dikhawatirkan Sri Sultan memang beralasan.

Di Amerika Serikat, tak semua negara bagian punya pendapat yang sama soal pembangunan jalan tol. Setidaknya ada dua contoh. Yakni di Illinois dan Wisconsin. Di Illinois yang kota besarnya adalah Chicago, di mana-mana ada jalan tol. Dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Sebaliknya, di Wisconsin tidak ada jalan tol. Ke mana-mana semua jalan tak berbayar.

Di Illinois, masyarakatnya terkenal dengan sikap individualistiknya yang kuat. Dalam konteks jalan tol, filosofi kebijakan di Illinois adalah: ”Pay as You Go” (siapa pakai, dia bayar. Yang tidak pakai, tidak usah bayar). Bagi masyarakat Illinois, prinsip ini dianggap fair dan adil.

Lain Illinois, lain pula di Wisconsin. Di negara bagian ini, tak ada jalan tol. Yang ada hanya highway (jalan raya) biasa. Tidak ada pintu tol. Maka, lewat jalan tak perlu harus membayar. Meski demikian, jalan raya di Wisconsin tetap mulus dan lebar. Namun melewati pemukiman penduduk. Bagi masyarakat Wisconsin, filosofi ”pay as you go” yang melatar belakangi kebijakan tol dianggap tidak adil. Yang bisa bayar mungkin bisa menggunakan jalan tol.

Bagaimana dengan yang tak mampu membayar? Hal ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi atas dasar kemampuan ekonomi. Masyarakat Wisconsin menganggap jalan adalah fasilitas umum (public goods) yang harus disediakan oleh negara. Siapa pun berhak menggunakannya secara sama.

Itulah pentingnya negara diberi kewenangan untuk memungut pajak. Harapannya, dari pajak yang dipungut itu digunakan untuk membangun jalan yang layak bagi semua warga negara. Jika di Illinois kebanyakan masyarakatnya individualistik, di Wisconsin cenderung sosialistik.

Jadi, jelaslah di sini. Bahwa membangun jalan tol tak bisa disebut sebagai sebuah keniscayaan. Tapi, lebih tepatnya berada di wilayah ”relatif”. Yakni tergantung dari sudut pandang melihatnya.

Lantas, merujuk pada judul di atas, apa hubungannya antara tol dan kematian? Jika tol disebut relatif, maka kematian adalah keniscayaan. Satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah kematian. Maka, ketika jalan tol disebut sebagai salah satu penyumbang angka kecelakaan dan kematian tinggi, di sinilah negara harus kembali hadir untuk memikirkan solusinya.

Memikirkan bagaimana upaya preventifnya agar tingginya kecelakaan di tol bisa ditekan untuk diturunkan. Kalimat kuncinya: Pemerintah jangan hanya agresif membangun jalan tol, tanpa berpikir keras untuk mencari solusi terbaik bagaimana mencegah berbagai masalah akibat dari tol. Jangan sampai nanti ada anggapan begini: selain untuk memperlancar jalur lalu lintas, tol juga memperlancar jalur kematian. (kritik dan saran: ibnuisrofam@gmail.com/IG: kum_jp/diolah dari berbagai sumber).