Top Up Bernuansa Top Down

Polemik berawal dari pemberlakuan transaksi nontunai di seluruh gerbang tol di Jakarta, yang dilakukan bertahap sejak September hingga akhir Oktober nanti. Artinya, sejak 1 November tidak ada lagi gerbang tol yang melayani pembayaran tunai sehingga semua pengguna mesti menggunakan uang elektronik.

Kehebohan semakin ’’liar’’ lantaran sikap perbankan sebagai penerbit uang elektronik juga terbelah. Sejauh ini, kalangan bankir menanggapi berbeda-beda terhadap isu ini. Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara), misalnya, sudah bersepakat untuk tidak mengenakan biaya isi ulang uang elektronik.

Di sisi lain, bank swasta tetap mengenakan tarif dengan argumen untuk kepentingan pengembangan infrastruktur jaringan, layanan teknologi, pemeliharaan, serta meningkatkan layanan kepada konsumen. Intinya, fasilitas pengisian ulang uang elektronik yang dimiliki bank saat ini adalah investasi.

Alhasil, Bank Indonesia (BI) keukeuh mengeluarkan aturan pengenaan biaya isi ulang. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) BI No 19/10/PADG/2017. Aturan fee top up yang dikeluarkan BI pada 20 September akan mulai berlaku efektif pada 20 Oktober 2017 mendatang.



Sayangnya, peraturan BI sebagai regulator sistem pembayaran belum menjawab esensi persoalan yang sesungguhnya, yakni eksistensi pungutan isi ulang. Hal ini bisa disimak dari diktumnya, bahwa tarif isi ulang ditujukan untuk menata struktur harga yang saat ini bervariasi lintas penerbit kartu.

Selain itu, aturan ini memastikan perlindungan konsumen dan pemenuhan prinsip kompetisi yang sehat. Implementasi aturan ini diharapkan bisa memperluas jangkauan, efisiensi, layanan, dan inovasi di bisnis uang elektronik.

Artinya, BI implisit mengakui eksistensi biaya isi ulang. Dalam pandangan BI, biaya isi ulang adalah ’’konsekuensi’’ yang harus diatur alih-alih menempatkannya sebagai ’’sebab’’ yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Perbedaan cara pandang ini niscaya berakibat pada efektivitasnya.

Dalam perspektif teori, uang tunai atau uang elektronik adalah alat tukar (medium of exchange). Zaman dahulu kala, sebelum mengenal uang, manusia bertransaksi barang dengan barang (barter). Barter mensyaratkan double coincidence of needs. Barang yang dipertukarkan harus sesuai dengan kebutuhan partnernya. Demikian pula sebaliknya.

Kesulitan menemukan mitra barter yang pas memunculkan dorongan kebutuhan akan alat tukar. Dengan perantaraan uang, barang yang akan dibarterkan cukup dijual kepada pihak ketiga. Uang hasil penjualan bisa dibelikan barang yang menjadi kebutuhannya. Intinya, uang sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan.

Uang yang dikenal sekarang ini sejatinya hasil proses metamorfosis yang panjang. Pada zaman batu, material uang berasal dari batu. Saat manusia sudah mengenal logam, materi uang berasal dari logam, utamanya emas dan/atau perak. Perkembangan lebih lanjut, uang dibuat dari logam selain emas, bahkan kertas.

Belakangan adalah uang tidak bermaterial, yakni uang elektronik tadi. Material apa pun bisa dipakai sebagai uang asalkan publik sepakat dan percaya. Alhasil, masyarakat semestinya diberi kebebasan memilih jenis yang disepakati dan dipercayainya. Toh, keduanya secara yuridis sama-sama masih sah berlaku.

Harus diakui, penggunaan uang kertas memang memiliki risiko yang lebih tinggi. Fisik kertas itu sendiri berisiko mudah rusak, hilang, atau terbakar. Selain itu, transaksi jual beli dengan melibatkan uang kertas dalam jumlah besar, selain tidak efisien secara fisik, mengundang tindak kriminal.

Perbedaan risiko inilah yang membuat uang elektronik lebih direkomendasikan. BI sejak beberapa tahun terakhir menginisiasi gerakan nontunai secara nasional. Isu pokoknya bermuara kembali pada pertanyaan apakah masyarakat sudah sepakat dan percaya atau belum dengan uang elektronik tersebut.

Perbedaan preferensi membawa persoalan uang tunai dan uang elektronik masuk ke ranah substitusi. Substitutabilitas dua jenis uang menuntut ekuivalensi nilainya. Artinya, migrasi uang tunai ke uang elektronik tidak mengubah daya beli. Pungutan isi ulang adalah distorsi terhadap daya beli uang tunai.

Jika prinsip ekuivalensi ini tidak terpenuhi, hukum Grisham niscaya terjadi. Bad money drives out good money. Konkretnya, perkembangan uang elektronik akan tertekan, bahkan bisa jadi akan dihindari. Masyarakat lebih memilih cara tunai –dalam taraf tertentu jika tidak terpaksa betul– yang dianggap lebih berdaya beli tinggi.

Kasus semacam ini mengingatkan kembali saat pemerintah menggelar program konversi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Program tersebut terbilang sukses karena infrastrukturnya telah dipersiapkan sebelumnya. Insentif barang komplementernya, berupa kompor dan tabung gas, diberikan secara gratis.

Dengan konfigurasi problematika di atas, pendekatan perilaku permintaan (demand) seharusnya menjadi basis dalam meramu kebijakan untuk menanggulangi polemik uang elektronik. Prinsipnya, BI harus memastikan utility konsumen tidak berkurang, syukur bertambah, saat beralih pada penggunaan uang elektronik.

Dalam skala yang lebih luas, fenomena di atas adalah sebuah potret kecil atas penciptaan perilaku yang bernuansa top down. Idealnya, transaksi nontunai dimulai dari kebutuhan yang tumbuh alami dalam masyarakat alih-alih top down yang terkesan dipaksakan. Alhasil, jalan menuju cashless society masih panjang. (*)


(*) Direktur riset SEEBI (The Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta)