Transparansi Jadi Alat Kontrol

JawaPos.com – Saya gembira mendengar kabar bahwa sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi hari ini ditayangkan secara live.

Tidak hanya melalui media nasional, tapi juga lewat akun media sosial MK seperti YouTube. Itu adalah salah satu bentuk transparansi yang dilakukan lembaga peradilan, khususnya peradilan konstitusi.

Saya mengapresiasi langkah tersebut. Apalagi, sidang kali ini adalah PHPU yang sudah pasti ditunggu masyarakat. Rasa ingin tahu publik terhadap perkembangan perkara itu begitu besar sehingga memang langkah transparansi sudah tepat.

Kita semua sudah mengetahui jadwal sidang MK pada masa sengketa hasil Pemilu 2019. Namun, untuk mengetahui jalannya sidang, tentu tayangan live ini sangat membantu. Mulai sidang pendahuluan, lalu minggu depan sidang-sidang pembuktian, dan nanti 28 Juni sidang putusan.



Keterbukaan semacam itu sangat bermanfaat bagi publik. Masyarakat bisa mengetahui dan mengontrol. Apakah MK menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan atau tidak. Dari situ, masyarakat juga bisa memberikan feedback bila ada hal-hal yang dirasa di luar ketentuan. Itulah sisi positif dari keterbukaan sebuah lembaga.

Di sisi lain, keterbukaan itu seharusnya membuat masyarakat lebih bisa menghormati posisi MK. Masyarakat harus menghormati semua tahapan yang dijalankan MK mulai awal hingga akhir. Kita tahu YouTube itu punya fitur live chat di mana penonton bisa berkomentar langsung. Tapi, saya yakin para hakim MK juga tidak akan bisa dipengaruhi komentar-komentar di media sosial.

Semua bergantung kedewasaan masyarakat kita dalam menerima semua tahapan dan proses-proses ini. Jadi, kalau tidak puas, masyarakat bisa langsung menyampaikan reaksinya. Tapi, kita tentu berharap masyarakat menyampaikan reaksi itu secara positif.

Keterbukaan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pendidikan politik masyarakat. Tinggal masyarakat mematangkan diri untuk menerima bahwa proses peradilan memiliki tahapan. Kuncinya ada pada kemauan untuk bersikap lebih dewasa.

Di luar itu, keterbukaan MK bisa menjadi momentum lembaga peradilan untuk bisa lebih terbuka. Kita berharap lembagalembaga peradilan lain juga lebih terbuka. Selama tidak menyerang pribadi seseorang, menurut saya, tidak masalah bila dibuka. Karena keterbukaan itu akan menjamin masyarakat untuk bisa melakukan kontrol atas kinerja badan-badan publik.

MK, menurut saya, bisa menjadi role model transparansi lembaga peradilan tanpa harus mengurangi marwah lembaga peradilan itu sendiri. Minimal kasus-kasus yang menarik perhatian publik, persidangannya bisa dilakukan secara langsung.

*) Ketua Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (Disarikan dari wawancara wartawan Jawa Pos Bayu Putra/c10/oni)