Ubo Rampe – Radar Malang Online

Istilah ubo rampe sempat muncul dalam persidangan kasus suap APBD 2015 di Pengadilan Tipikor, Selasa lalu (17/7).  Adalah Nunuk Sri Rusgiyanti, salah seorang saksi yang dimintai keterangan pada sidang tersebut, yang menyinggung istilah ubo rampe itu.

”Dalam rapat internal, Pak Jarot (Jarot Edy Sulistyono) bilang harus ada ubo rampe agar pembahasan (APBD-P 2015) cepat selesai,” demikian kesaksian Nunuk, yang pada tahun 2015 adalah sekretaris DPUPPB (Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan), yang saat itu dikepalai oleh Jarot. Jarot adalah salah seorang terdakwa dalam kasus suap APBD 2015 tersebut.

Yang menarik di sini adalah, mengapa menggunakan istilah ubo rampe? Asal saja menggunakan istilah, atau ada makna tertentu?

Istilah ubo rampe dalam adat dan kebiasaan masyarakat Jawa sering digunakan bersamaan dengan ritual sesajenUbo rampe adalah segala alat dan piranti yang dipakai dalam sebuah ritual, dan isinya bisa jadi berbeda-beda tergantung kebutuhan ritual yang dijalankan.



Jadi, ubo rampe identik dengan sesajen. Dan sesajen adalah sejenis persembahan kepada dewa atau arwah nenek moyang pada upacara adat di kalangan penganut kepercayaan kuno di Indonesia, seperti pada suku Sunda, suku Jawa, suku Bali, dan suku-suku lainnya.

Mengapa untuk memberikan fulus kepada anggota DPRD Kota Malang sebagai pemulus APBD, digunakan istilah ubo rampe seperti halnya ubo rampe pada ritual sesajen? Apakah ini menunjukkan bahwa eksekutif begitu takutnya dengan legislatif, seperti halnya  rakyat dalam ritual sesajen yang begitu takutnya kepada dewa atau arwah nenek moyangnya? Apakah ini juga bermakna betapa inferiornya posisi eksekutif di depan legislatif, sehingga eksekutif harus memberikan ”sesuatu” sebagai sebuah persembahan kepada legislatif?

Saya teringat wejangan seorang kiai kepada salah seorang santrinya yang saat itu akan maju pada kontestasi pilkada (pemilihan kepala daerah).

Uwong iku lek terjun dadi bupati, wali kota, gubernur sampek presiden, podo karo tukang ngecet bangunan. Sak ati-atine ngecet bangunan, tangane, awake, sikile, raine, mesti kenek cipratane cat. Iku gawe wong sing ati-ati. Onok wong ngecet tembok iku sembrono.  Ora ati-ati. Akhire, sak awak kecipratan cat. Tukang cat sing apik, lek cet-cetane rapi, bersih, gak blontang-blontang, nyenengno sing ndelok.  Tukang cat sing elek, hasil cet-cetane gak rapi blas. Padahal ongkose, bayarane podho.

Hasil cat koyok ngene gawe pegel sing ndelok karo gawe gak ikhlas sing mbayar.” (Orang yang menjadi bupati, wali kota, gubernur hingga presiden, ibarat seperti tukang cat. Meski tukang cat itu sudah berhati-hati dalam mengecat, tidak terhindarkan di tangannya, badannya, kakinya, wajahnya pasti ada bekas cipratan cat. Ini bagi tukang cat yang sudah berhati-hati.

Ada tukang cat yang ceroboh, dan tidak berhati-hati. Bisa jadi sekujur badannya kecipratan cat. Tukang cat yang baik, adalah ketika hasil kerjanya rapi, bersih dan tidak blontang-blontang. Dan menggembirakan bagi yang melihatnya. Sedangkan tukang cat yang kerjanya jelek, hasil kerjanya tidak rapi sama sekali. Padahal, biaya dan ongkos kerjanya sama. Ini membuat kesal yang melihat dan membuat tidak ikhlas bagi yang membayar).

Jadi, kepala daerah itu ibarat tukang cat. Dia harus bisa membuat warna. Dia harus mampu mengombinasikan warna-warna yang ada, hingga menjadi sebuah harmoni. Seorang tukang cat sering harus berimprovisasi, untuk menonjolkan dengan warna catnya, bagian bangunan yang harus ditonjolkan karena menarik. Dan harus menutupi, atau menyamarkan dengan warna catnya, untuk bagian bangunan yang cacat atau tidak menarik.

Dalam mengelola birokrasi, apalagi dalam konteks birokrasi di Indonesia saat ini, sering kali tindakan koruptif dan kolutif dibungkus dengan istilah-istilah yang seakan-akan wajar. Suap disebut dengan uang terima kasih. Dan pada tulisan ini, suap disebut juga sebagai ubo rampe.  Dan ada lagi yang lucu, suap kepada anggota dewan, disebut sebagai uang pokir (pokok pikiran). Jadi, seakan-akan harus ada uangnya, jika eksekutif minta agar anggota dewan berpikir. Seakan-akan, begitu mahalnya harga pokok-pokok pikiran para anggota dewan.

Habit buruk pada dunia birokrasi kita tersebut, sesungguhnya adalah warna-warni birokrasi kita. Jika diibaratkan sebagai tukang cat, maka, tugas seorang kepala daerahlah yang harus bisa mengendalikan, mengontrol, dan mengombinasikan warna-warni itu sehingga menjadi sebuah harmoni.

Ketika sedang mengendalikan, mengontrol, dan mengombinasikan warna-warni itu, harus dilakukan sehati-hati mungkin. Meski, sudah dilakukan sehati-hati mungkin, terkadang ada saja bagian tubuh yang kecipratan.  Yang penting, jangan sampai sekujur tubuh kecipratan warna-warna itu.

Jadi, bagi kepala daerah, dia bisa mewarnai. Dan ini yang ideal. Atau malah diwarnai. Ini yang sangat tidak ideal, karena itu berarti diwarnai dengan habit-habit buruk pada birokrasi tadi. Bagaimana menurut Anda? (kritik dan saran: ibnuisrofam@gmail.com/IG: kum_jp)