UNBK 2019 dan Devolusi Mental

JawaPos.com – Sebentar  lagi rangkaian Ujian Nasional (UN) 2019 SMA dan sederajat selesai. Disusul UN 2019 untuk SMP dan sederajat pada akhir April ini. UN ini akan semakin berbasis komputer (UNBK). Di samping wacana Mendikbud yang akan memosisikan UN 2019 sebagai penentu kelulusan, lalu ada komponen ujian tambahan berupa higher order thinking skills (HOTS), muncul isu kebocoran soal UN matematika yang beredar melalui LINE Selasa lalu (Jawa Pos, 2 April 2019).

Perkembangan mutakhir ini membuat saya sedih dan prihatin. Ternyata, praktik pendidikan kita belum banyak berubah selama lima tahun terakhir ini. Wacana revolusi mental melalui pendidikan bagaikan menguap tak berbekas. Yang terjadi adalah devolusi (kemunduran) mental warga muda yang diharapkan menjadi pemanen bonus demografi.

UNBK bukanlah perkembangan substansial dari penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi supply ke orientasi demand. Ini membuat revolusi mental murid mustahil terjadi. Dibutuhkan revolusi mental penyelenggara pendidikan, terutama birokrat pendidikan dan guru, agar mentalitas murid pun berubah.

Revolusi mental hanya bisa dilakukan secara efektif melalui teladan mental baru para birokrat pendidikan dan guru sebagai kurikulum yang tidak tertulis. UNBK masih dipijakkan pada paradigma masyarakat industrial yang usang, merusak, dan segera berlalu.



Hemat saya, UN dengan desain dan praktiknya hingga saat ini merupakan hambatan utama perubahan mental dalam menyongsong masyarakat baru. Apalagi jika UN ikut menentukan kelulusan murid. Pertama, UN masih terobsesi dengan matematika dan sains. Miskin pilihan bagi murid dengan kompetensi dan minat seni dan olahraga. Padahal, hidup tanpa keduanya adalah kehidupan yang kering menjemukan.

Menyerahkan kelulusan murid pada komputer jelas merendahkan martabat murid sebagai manusia yang memiliki bukan saja potensi HOTS, tetapi juga keterampilan berpikir yang jauh lebih kompleks dan fuzzy daripada komputer yang crispy. Kelulusan murid hanya layak dilakukan melalui proses moderasi Dewan Guru Sekolah dengan mempertimbangkan seluruh kinerja belajar murid yang multi-ranah dan multi-cerdas.

Kedua, UN juga diselenggarakan pada waktu yang tidak luwes serta tidak memberikan pilihan mandiri bagi murid yang beragam. Semestinya, mata pelajaran yang di-UN-kan dipilih sendiri oleh murid dan dilaksanakan kapan pun murid yang bersangkutan menyatakan siap (bisa dilakukan 3-4 kali UN per tahun).

Himpunan mata pelajaran pilihan tersebut bisa disesuaikan dengan pendidikan lanjut yang dicita-citakan murid. Misalnya, murid yang bermaksud mengambil pendidikan tinggi seni tidak perlu mengambil UN matematika.

Untuk memantau mutu, pemerintah bisa melakukan quality assessment secara sampling pada waktu-waktu yang tepat, tidak harus pada tahun akhir belajar murid. Hasilnya untuk ditindaklanjuti oleh program yang sesuai. Bukan untuk menentukan kelulusan.

Ketiga, jika UN yang miskin ranah (terlalu kognitif) dan miskin kecerdasan (padahal kecerdasan manusia itu majemuk) tersebut ikut menentukan kelulusan, hasilnya akan menyesatkan murid dan orang lain karena tidak mencerminkan semua kompetensi nyata murid. Murid sangat dirugikan.

Pada saat manajemen sumber daya manusia semakin berbasis kompetensi terkuat (strength-based) seseorang, banyak kompetensi murid yang justru mengerdil selama proses pembelajaran. Proses belajar akan secara perlahan bergeser ke teaching for the test. Proses belajar akan kehilangan makna sehingga mentalitas baru yang sehat tidak terbangun.

Jika kinerja guru dan sekolah dipertaruhkan dan dikaitkan dengan kinerja UN murid, itu akan memberikan tekanan yang sangat besar bagi kecurangan pelaksanaan UN. Semua upaya revolusi mental justru mengarah pada penghancuran mental: sing jujur ajur. Padahal, kita tahu, ketidakjujuran adalah pangkal semua masalah mental.

Keempat, kebijakan UNBK saat ini masih terbelenggu oleh obsesi mutu berbasis standar yang berlebihan. Ini juga merupakan konsekuensi orientasi pasokan pada penyelenggaraan pendidikan. Di sekolah mungkin murid belajar banyak hal, kecuali menjadi dirinya sendiri. Banyak sekolah yang hanya menjadi tempat guru mengajar, tetapi bukan tempat murid belajar.

Untuk memastikan revolusi mental, orientasi pendidikan harus digeser lebih berorientasi kebutuhan (needs) dan relevansinya bagi murid sebagai subjek yang mandiri dan unik. Itu akan lebih cocok untuk menyambut masyarakat baru yang lebih inovatif dan kreatif serta lebih spiritual.

Karena itu, kita perlu merenungkan kembali nasihat Ki Hadjar Dewantara yang mengingatkan bahwa tujuan utama pendidikan adalah membangun jiwa merdeka sebagai syarat budaya bagi bangsa yang merdeka. Ini adalah esensi revolusi mental: dari mental terjajah menjadi mental merdeka. (*)