Urgensi Konvergensi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

DI tengah era revolusi industri 4.0 saat ini, bukan hanya pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya, melainkan juga perusahaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berperan dalam meregulasi kehidupan kita. Khususnya dengan maraknya penyelenggara platform digital untuk melayani beragam aktivitas sehari-hari. Platform digital, seperti layanan transportasi online, pinjaman online, media sosial, sampai ke jasa perjalanan, melalui algoritma dan peraturan yang dibangunnya, membentuk perilaku para penggunanya yang berdampak kepada kehidupan nyata, bahkan bisa sampai menimbulkan gejolak sosial.

Namun, posisi platform digital sebagai penghubung antara pemberi dan penerima layanan atau antara pembuat dan pembaca konten kerap menyelubungi kemampuan platform dalam meregulasi kehidupan masyarakat dan oleh karena itu memburamkan tanggung jawab platform. Padahal, kemampuan meregulasi dari platform yang merupakan entitas bisnis tak luput disalahgunakan. Tentu kita masih ingat dengan skandal Cambridge Analytica bahwa data pribadi dari berjuta pengguna Facebook diolah lebih lanjut oleh perusahaan tersebut (Cambridge Analytica) tanpa persetujuan dari pemilik data guna kepentingan iklan politik.

Tidak dapat dimungkiri bahwa maraknya perkembangan TIK saat ini, khususnya keberadaan platform-platform digital tersebut, memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Namun, bagaimana caranya kita memaksimalkan manfaat sekaligus akuntabilitas dari perusahaan-perusahaan penyelenggara platform digital tersebut demi kesinambungan antara pertumbuhan ekonomi dan inovasi serta perlindungan kepentingan masyarakat? Lantas, bagaimana pemerintah Indonesia mengelola TIK demi pemenuhan dua hal tersebut?

Konvergensi Visi, Misi, dan Regulasi



Indonesia harus memahami digitalisasi dan dampaknya terhadap masyarakat sebagai satu prioritas nasional. Untuk itu, kemampuan regulasi di lingkup pemerintah harus ditingkatkan dengan cara mendiskusikan bukan sekadar visi, misi, dan tujuan, melainkan juga prioritas regulasi di dalam menghadapi era digital melalui tata kelola TIK yang terkonvergensi lintas isu dan kementerian. Berkaca kepada pengalaman masa lalu, sudah saatnya pemerintah Indonesia meninggalkan pendekatan sektoral dalam mengelola isu TIK.

Contoh pertama, yaitu lambatnya pembuatan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Di tengah cita-cita Indonesia untuk menjadi pemimpin e-commerce di Asia Tenggara, mirisnya hingga hari ini Indonesia belum memiliki UU PDP yang merupakan elemen kunci guna perlindungan data masyarakat pada era digital saat ini. Yang terjadi saat proses harmonisasi adalah kementerian-kementerian terkait berusaha mempertahankan cakupan data pribadi dari ranah masing-masing sehingga menghambat pembuatan RUU PDP. Amat diapresiasi pernyataan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019 mengenai pentingnya data di era digital sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan untuk melindungi kedaulatan data masyarakat Indonesia. Namun disayangkan, arahan nasional tersebut tidak datang lebih cepat.

Berikutnya adalah isu terkait tuntutan perlindungan kesejahteraan dari para pengemudi ojek online di Indonesia. Mengingat platform transportasi online merupakan perpaduan antara layanan transportasi yang berbasiskan teknologi, pemerintah waktu itu tampak kebingungan apakah isu tersebut merupakan wewenang Kementerian Perhubungan, Ketenagakerjaan, atau Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang terjadi pada waktu itu adalah kementerian-kementerian terkait saling berusaha menelaah dulu apakah isu tersebut berada di bawah ranah tanggung jawab masing-masing kementerian.

Contoh terakhir adalah soal insiden pembatasan akses ke media sosial pada 22–24 Mei yang menunjukkan ketidaksiapan pemerintah berkoordinasi lintas kementerian dan berdialog dengan penyelenggara platform media sosial dalam menangani fenomena hoaks. Amat disayangkan koordinasi lintas kementerian untuk membuat keputusan pembatasan akses itu baru terjadi ketika situasi sudah genting. Padahal, pemeritah seharusnya bisa berkoordinasi membahas standar konten negatif yang rigid dengan berdialog dengan beragam pemangku kepentingan, atau meminta dengan tegas kepada platform media sosial untuk transparan mengenai pengelolaan data, algoritma, dan mekanisme internal penanganan konten yang mereka gunakan.

Ketidakmampuan pemerintah berkoordinasi secara holistis guna mengatur platform digital dan dampaknya ke masyarakat mengakibatkan perusahaan platform digital luput dalam memikul bagian tanggung jawabnya. Yang dilihat masyarakat pada akhirnya semata-mata buruknya kinerja pemerintah yang tidak bisa melindungi kepentingan publik. Namun, gambaran sisi lain tidak terlihat, yaitu kontribusi platform digital dalam membentuk dinamika kehidupan masyarakat yang sebenarnya perlu ditangani.

Indonesia berpotensi besar menjadi pemain utama TIK di lingkup global. Penulis beserta segenap anggota komite nasional lainnya telah menyelenggarakan Global IGF, forum dialog di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membawa pemain-pemain besar TIK ke Bali pada 2013. Pertemuan itulah yang kemudian membawa kepada perjanjian global dalam prinsip-prinsip pengelolaan TIK yang disebut NETmundial yang didiskusikan di Brasil. Dalam lingkup regional, Indonesia dipandang sebagai panggung bagi usaha rintisan yang paling menjanjikan.

Hal itu ditambah dengan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia pada masa mendatang dengan baru saja diresmikannya Palapa Ring. Guna Indonesia melanjutkan perjalanan menjadi yang terdepan di era digital, Indonesia harus mengatur kebijakan-kebijakan terkait TIK secara benar. Pemerintah harus meningkatkan kapasitasnya dalam meregulasi TIK secara holistis agar bisa menentukan peta jalan dan kebijakan terkait digital yang visioner, bukan sekadar responsif, guna melindungi segenap masyarakat Indonesia. (*)


*) Sherly Haristya, Doktor ilmu komunikasi spesialis tata kelola internet di Nanyang Technological University, Singapura; anggota Komite Nasional Penyelenggara United Nations-Internet Governance Forum 2013 di Bali