Waktu Mepet, KPU dan Bawaslu Harus Sejalan

JawaPos.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai permohonan yang kami ajukan memang tidak semuanya dikabulkan. Tapi, kita bisa melihat ini dari sisi penyelamatan hak pilih.

Yang kami lihat, kalau tidak ada putusan MK, akan ada banyak warga yang kehilangan hak pilih karena aturan-aturan yang ada.

Sekarang, seberapa banyak hak pilih warga negara yang bisa diselamatkan bergantung pada tindak lanjut beberapa pihak terkait. Misalnya, putusan tentang kepemilikan e-KTP untuk pemilih yang tidak tercantum di DPT. Dikabulkan oleh majelis dengan menyatakan bahwa itu bertentangan dengan konstitusi. Namun, bertentangannya secara conditional sepanjang tidak dimaknai mencakup pula surat keterangan.

Artinya, mereka yang ingin hak pilihnya terjaga tetap harus datang untuk merekam data e-KTP. Fasilitasi perekaman oleh pemerintah, dalam hal ini dukcapil, harus dipastikan. Apakah warga tanpa e-KTP yang menurut dukcapil jumlahnya 4,2 juta ini sudah direkam, atau sebetulnya ada yang belum menjalani perekaman.



Perekaman memakan waktu dan tidak bisa cepat selesai. Orang harus mencapai tempat tertentu di mana alat rekam e-KTP tadi tersedia. Atau bisa juga pemerintah melakukan jemput bola untuk memastikan semua terekam. Itu harus bisa dijawab dalam waktu yang pendek. Dalam pembuatan e-KTP, perekaman menjadi bagian yang cukup panjang. Itulah tantangannya.

Kemudian, putusan yang terkait pembentukan TPS berdasarkan DPTb. Pasal yang kami mintakan pengujiannya oleh MK dianggap tidak tepat. Namun, kami mengapresiasi MK karena mereka tetap mencarikan jalan melalui penjelasan yang mereka berikan dalam putusannya. Sebetulnya, dengan aturan yang sudah ada, KPU bisa melakukan itu. Hanya, selama ini KPU tidak yakin bisa melakukannya dengan peraturan yang ada.

Yang perlu diperhatikan, setelah adanya putusan ini, penyelenggara pemilu kita tidak boleh lagi ragu dalam menjalankannya. Akan banyak pemilih DPTb yang bisa terselamatkan apabila penyelenggara tidak ragu.

Misalnya, dampak adanya TPS berbasis DPTb, maka ada konsekuensi logistik yang juga harus dipenuhi. Termasuk SDM yang harus direkrut KPU. MK mengatakan bahwa DPTb adalah bagian dari DPT. Maka, semua kebutuhan logistiknya harus disediakan.

Kami juga berharap Bawaslu memiliki pandangan yang sama dengan KPU dalam menjalankan putusan MK. Jangan sampai ada hambatan lagi karena antara kedua lembaga itu berbeda pandangan. Upaya yang sudah kita perjuangkan bersama bisa gagal kalau ada perbedaan pandangan lagi di waktu yang sudah sempit ini.

Ada lagi pasal terkait deadline pendaftaran DPTb yang dikabulkan meski tidak seperti yang kami mohonkan. Tapi, setidaknya itu akan menyelamatkan beberapa pihak. Contohnya, pasien di rumah sakit dengan adanya penyediaan surat suara. Juga, mereka yang dalam waktu dekat ini mungkin terpaksa harus ditahan di rutan atau lapas.

Termasuk para wartawan yang bertugas pada hari pemungutan suara. Hak pilih mereka bisa terselamatkan. Saya memberikan saran, sebaiknya kantor-kantor media memberikan kepastian kepada wartawannya akan ditugaskan ke mana saat hari pemungutan suara. Dengan begitu, mereka punya waktu mendaftarkan sebagai pemilih DPTb dan tidak kehilangan hak pilih.

Putusan tentang tambahan waktu 12 jam penghitungan suara di TPS juga kami anggap sudah lumayan. Meski kami berharap penambahan waktu itu bisa berlangsung sampai 24 jam. Sebab, beban kerja pada pemilu kali ini luar biasa. Saat simulasi, petugas KPPS didasarkan pada prosedur yang normal tanpa ada keberatan. 

*) Founder Network for Democracy and Electoral Integrity

Editor           : Ilham Safutra

Reporter      : (Disarikan dari wawancara wartawan Jawa Pos Bayu Putra/c10/git)