Zonasi

 

Oleh Kurniawan Muhammad
Direktur Jawa Pos Radar Malang

MENGAPA sistem zonasi pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang pelaksanaannya merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu diributkan? Ada yang menyoal, sistem itu sebenarnya masih belum bisa dilaksanakan secara serentak. Salah satu sebabnya, karena penerapan zonasi masih belum disertai oleh kesiapan sumber daya sekolah di daerah daerah pinggiran

Ada pula yang menyoal, ketika sistem zonasi diterapkan, sejumlah murid ada yang tak kebagian sekolah. Salah satu sebabnya karena ”rumus” atau patokan yang diterapkan dalam membagi sekolah berdasarkan jarak, menimbulkan banyak inter pretasi.
Ada juga kasus, antara ”rumus” yang ditetapkan, tidak klop ketika diterapkan di lapangan. Kasuskasus lain di lapangan bisa jadi masih ada lagi.



Ide menerapkan sistem zonasi (sistem penerimaan murid baru berdasarkan tempat tinggal si pendaftar) memang berangkat dari niat dan tujuan yang baik. Yakni pemerintah ingin menciptakan pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa. Juga mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri. Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen.

Ketika sistem zonasi mulai diterapkan di lapangan, dan terdapat kasus-kasus atau polemik, atau ketidaksinkronan antara ketentuan dan pelaksanaan, pertanyaannya: Apakah hal itu sudah diantisipasi sebelumnya oleh pemerintah (baca: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)? Seharusnya berbagai implikasi dari pelaksanaan sistem zonasi, sudah diantisipasi oleh pemerintah. Setidaknya, pemerintah bisa belajar dari berbagai persoalan ketika sistem zonasi diterapkan di negara-negara lain.

Sistem zonasi memang sudah diterapkan di negara-negara lain. Di antaranya di Inggris, Amerika, Australia, Finlandia, Kanada, dan Jepang. Di Inggris, dari berbagai sumber yang saya kumpulkan, OFSTED (semacam lembaga penjaminan mutu pendidikan yang bernaung di bawah departemen pendidikan Inggris) mencatat beberapa implikasi kurang menyenangkan (polemik), selama sistem zonasi diterapkan. Salah satu polemik itu adalah, sistem zonasi telah menciptakan keadaan seperti lotre. Yakni, murid-murid yang berada di dalam lingkup kode pos yang bagus, maka bisa mendapatkan pendidikan yang
baik.

Dalam pelaksanaannya, tercipta keadaan yang tidak sama rata pendidikan yang diperoleh anak-anak berdasarkan rumah tinggal mereka. Ini kasus di Inggris. Di Amerika, pernah terjadi kasus terkait pelaksanaan sistem zonasi. Yakni, pada 2005, koalisi orang tua, anak, guru dan penduduk di sebuah distrik di Connecticut menuntut keadilan ke pengadilan atas adanya ketimpangan kualitas sekolah yang sangat besar antara satu distrik dengan distrik yang lain. Tuntutan keadilan itu disuarakan, agar tidak ada perbedaan kualitas pendidikan berdasarkan zona. Proses pengadilan untuk tuntutan ini berlangsung cukup panjang. Hingga 2017.

Sistem zonasi di Amerika ternyata juga berdampak pada ketimpangan harga tanah dan rumah. Daerah yang memiliki zona sekolah dengan kualitas baik, membuat harga rumah dan tanah di daerah tersebut menjadi semakin mahal. Ini karena para orang tua berburu untuk membeli rumah dengan pertimbangan kualitas sekolah di daerah tersebut. Persaingan untuk mendapatkan sekolah bagus, menjadi pendorong kenaikan harga rumah dan tanah.

Dengan beberapa catatan penerapan di Inggris dan Amerika seperti di atas, ternyata sistem zonasi di negara-negara itu, tetap saja belum menciptakan adanya pemerataan kualitas. Ditambah ada beberapa kasus yang menyertai pelaksanaan sistem zonasi di sana. Di sinilah, menurut saya, Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) seharusnya juga mempelajari berbagai implikasi, polemik atau kasus-kasus di negara-negara lain yang menerapkan sistem zonasi. Pasti ada mirip-miripnya, antara di negara-negara itu dengan di Indonesia. Dari berbagai implikasi, polemik atau kasuskasus yang terjadi itu, setidaknya Kemendikbud bisa membuat langkah-langkah antisipatif ketika diterapkan di sini.

Walakhir, sistem zonasi yang tujuannya baik itu, harus diikuti dengan proses-proses yang baik, agar hasilnya juga baik. Sebuah kebijakan, tidak bisa terlepas dari proses formulasi kebijakan. Yakni bagaimana kebijakan itu digodok, diolah, sebelum dilaksanakan. Ketika sebuah kebijakan masuk dalam tataran implementasi (pelaksanaan), maka harus ada evaluasi dari kebijakan itu. Saya yakin, dalam dua tahun sistem zonasi itu diterapkan, pasti banyak catatancatatan dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Tim dari Kemendikbud harus jeli dalam mencatat berbagai kasus dari daerah-daerah seluruh Indonesia
itu. Tak hanya mencatat, tapi harus dijadikan sebagai sebuah bahan untuk ”cetak biru” bagi pelaksanaan sistem zonasi di tahun-tahun berikutnya.

Di akhir pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo ini, kabinet Indonesia Kerja juga akan berakhir. Di periode kedua pemerintahan Joko Widodo nanti, apakah menteri pendidikan dan kebudayaannya akan tetap sama seperti sekarang? Mungkin hanya Tuhan dan Presiden Joko Widodo yang tahu. Yang jelas, kita tidak ingin terjadi lagi: ganti menteri, ganti kebijakan. Kalaupun ganti kebijakan, harus bisa menjamin sebuah sistem dijalankan secara berkesinambungan. Bagaimana menurut Anda? (kritik dan saran: ibnuisrofam@gmail.com/IG: kum_jp)